RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Sebagai salah satu badan publik lembaga yudikatif yang menangani perkara-perkara tertentu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49, 52 dan 52 A, Pengadilan Agama Bengkayang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam  di bidang :

• Perkawinan
• Waris
• Wasiat
• Hibah
• Wakaf
• Zakat
• Infaq
• Shadaqah
• Ekonomi Syari’ah
• Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan
• Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Selanjutnya dalam bagian penjelasan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, dijelaskan secara terperinci mengenai ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama Bengkayang yaitu:

 

Perkawinan

• Izin beristri lebih dari seorang
• Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
• Dispensasi Kawin
• Pencegahan perkawinan
• Penolakan Perkawinan oleh PPN
• Pembatalan perkawinan
• Gugatan kelalauan atas kewajiban suami dan isteri
• Perceraian karena talak
• Gugatan perceraian
• Penyelesaian harta bersama
• Penguasaan anak-anak
• Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya
• Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
• Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
• Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
• Pencabutan kekuasaan wali
• Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
• Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun) yang ditinggal kedua orang tuanya
• Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
• Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
• Putusan tenang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

• Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

 

Waris

• Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris
• Penentuan mengenai harta peninggalan
• Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan waris

• Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris

• Ekonomi Syariah
• Bank Syari'ah
• Lembaga keuangan mikro syari’ah
• Asuransi syari'ah
• Reasuransi syari'ah
• Reksa dana syari'ah
• Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
• Sekuritas syari'ah 
• Pembiayaan syari'ah
• Pegadaian syari'ah
• Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan
• Bisnis syari'ah