PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

 

A. PENDAHULUAN

Tata  pemerintahan yang  baik dan  bersih (good  governance and  clean goverment) adalah seluruh aspek  yang terkait  dengan  kontrol  dan   pengawasan  terhadap  kekuasaan yang   dimiliki  Pemerintah  dalam  menjalankan fungsinya  melalui  instansi  formal  dan   informal.  Untuk  melaksanakan  prinsip  Good  Governance  and   Clean Goverment, maka    instansi   pemerintah   (termasuk   peradilan   agama)   harus    melaksanakan   prinsi-prinsip akuntabilitas  dan   pengelolaan  sumber  daya   secara  efisien,  serta mewujudkannya  dengan  tindakan  dan peraturan yang  baik dan  tidak berpihak (independent), serta  menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk  mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor  lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum  diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun  2010 tentang Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah.

B. PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pedoman Pengadaan  Barang dan  Jasa Pemerintah  bersumber pada Peraturan Presiden  Republik  Indonesia

• Perpres Nomor 16 Tahun 2018
• Perpres Nomor 4 Tahun 2015
• Perpres Nomor 172 Tahun 2014
• Perpres Nomor 70 Tahun 2012

C. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Adapun  jenis dokumen pengadaan  barang/jasa pemerintah yang  memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala  LKPP Nomor  2 Tahun  2011  tentang Perubahan Kesatu  Atas Peraturan  Kepala  LKPP Nomor  6 Tahun

2010  tentang Standar Dokumen   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)

• Pengadaan Barang Pascakualifikasi
• Pengadaan Barang Prakualifikasi
• Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
• Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
• Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
• Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
• Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
• Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
• Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
• Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
• Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
• Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
• Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
• Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
• Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
• Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
• Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
• Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
• Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
• Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
• Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat  Perintah Kerja (SPK)
• Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
• Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)