• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Foto Hakim

  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Foto Pegawai

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday3
YesterdayYesterday201
This WeekThis Week3
This MonthThis Month2806
All DaysAll Days662969
UNITED STATES
US

Link Website Lain

PTA Pontianak
PA Pontianak
PA Mempawah
PA Sambas
PA Sanggau
PA Sintang
PA Putussibau
PA Ketapang

Tautan Eksternal

MARI
litbang
sms
badilag
Info Perkara Badilag
JDIH
Direktori Putusan
Sikep
Portal Tabayun
Pemkot Singkawang


 

 

Bandung l Badilag.net

 

Teknis yustisial dan Pola Bindalmin merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat sepeda, teknis yustisial adalah roda depan dan Pola Bindalmin adalah roda belakang. Keduanya memiliki kedudukan yang sama penting. Demikian pengibaratan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Andi Syamsu Alam, dalam acara pembukaan Bimbingan Teknis Angkatan Ketiga yang dilaksanakan oleh Ditjen Badilag di Hotel Horison Bandung. Bimtek yang diikuti oleh para hakim tingkat pertama dan Wakil Ketua PA ini berlangsung pada 28 Juni hingga 2 Juli 2011.

 

“Namanya ‘hakim sirkus apa bila ada hakim yang hanya menguasai salah satu dari dua unsur tersebut. Mereka berjalan dengan sebuah roda saja seperti pemain sirkus,” ujar Tuada Uldilag. Tuada Uldilag menganjurkan agar seluruh hakim di lingkungan peradilan agama menguasai dua unsur tersebut. Di samping itu, para hakim juga harus terus meningkatkan kemampuannya dengan tidak henti-hentinya menggali ilmu, termasuk dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka memajukan peradilan agama. Dalam kesempatan ini, Tuada Uldilag mengaku bahagia melihat perkembangan hakim peradilan agama saat ini. Dikemukakannya, peradilan agama kini memiliki SDM yang tergolong lebih dari sisi tingkat pendidikan.

 

SDM di lingkungan pengadilan tingkat pertama sudah banyak yang bergelar Doktor dan lebih banyak lagi yang akan menyelesain studi doktoralnya dalam 1 – 2 tahun ini,” ujar Tuada Uldilag. Meski demikian, Tuada Uldilag tetap menghimbau kepada seluruh SDM di lingkungan peradilan agama untuk terus mengembangkan diri demi kemajuan peradilan agama.

 

Kabar Gembira dari Sekretaris MA

 

Mendapat kesempatan berbicara setelah Tuada Uldilag, Sekretaris Mahkamah Agung RI Rum Nessa mewartakan sebuah kabar gembira.

 


 

“Tahun 2011 ini MA tidak lagi masuk dalam daftar disclaimer BPK. MA masuk dalam kategori wajar dengan catatan. Catatan tersebut adalah administrasi umum dan admistrasi teknis yustisial, karena pada waktu MA memperoleh predikat wajar, dua hal tersebut belum diperiksa,” ungkap Sekretaris MA. Karena itu, Sekretaris MA menyatakan bahwa sudah waktunya kita belajar dan memperbaiki pelaporan seperti laporan keuangan, laporan asset dan laporan-laporan lainnya serta meningkatkan pembinaan administrasi teknis yustisial dan administrasi umum. Kepada aparat peradilan agama, Sekretaris MA berpesan agar lebih tertib dalam menjalankan tugas supaya di kemudian hari tidak muncul masalah.

 

Sekretaris MA mencontohkan, pengadilan tidak boleh memungut biaya administrasi tetapi masih mengunakan DIPA. Pengadilan juga tidak boleh menggunakan biaya perkara untuk keperluan kantor. Selain itu, biaya panggilan harus sesuai ketentuan dan pemungutan PNBP agar sesuai dengan PP 53/2003. Pengadilan Agama adalah pengadilan percontohan bagi pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu kita harus terus mempertahankan dan meiningkatkan potensi positif yang telah ada di lingkungan peradilan agama,” Sekretaris MA menegaskan.

 

sumber : (www.badilag.net)

Jakarta-Humas. Demikian diungkapkan oleh Rum Nessa pada wawancara seusai acara penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2010 terhadap 6 Lembaga Negara, 11 Kementerian dan 15 Lembaga Non Kementerian yang diselenggarakan oleh BPK (24/6/2011) pukul 09.00 WIB bertempat di Auditorium BPK.


Rum Nessa menyatakan; bahwa System Pengendalian Intern Mahkamah Agung sudah bagus sehingga MA dapat meraih WDP Tahun ini yang sebelumnya terus menerus “disclaimer”, hal ini salah satunya karena MA menangani kurang lebih 800 Satker di seluruh Indonesia. Kurang disiplinnya satker untuk melakukan pendataan terhadap barang milik Negara merupakan penyebab daripada WDP, atau factor kesulitan pencarian data ke daerah, misalnya ada selisih data antara MA dengan satker di daerah, ujarnya.


Masih menurut Rum Nessa, Mahkamah Agung akan mendukung seratus persen program E-Audit yang akan dikembangkan oleh BPK, sehingga E-Audit tersebut dapat mempermudah pengawasan penggunaan Keuangan serta yang paling penting adalah bersifat preventif dalam hal penyelewengan penggunaan Keuangan Negara.


Rum Nessa menegaskan, bahwa para Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, harus memcau diri dan melakukan evaluasi terhadap hasil WDP ini, dan kita berusaha meraih opini WTP untuk Tahun 2011.


Penyerahan LHP yang dilakukan oleh Ketua BPK kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga yang dihadiri para pejabat dilingkungan BPK dan para pejabat dilingkungan kementerian Negara/lembaga Negara merupakan bagian dari LHP Laporan Keuangan Pemerintah pusat Tahun 2010, yang telah diserahkan ke DPR tanggal 31 Mei 2011 dan kepada Presiden tanggal 1 Juni 2011 serta kepada DPD tanggal 14 Juni 2011.


LHP atas 32 Laporan Keuangan Tahun 2010 Kementerian Negara/Lembaga tersebut terdiri dari LHP yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan, LHP atas System Pengendalian Intern (SPI) dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Opini BPK atas 32 Laporan Keuangan tersebut meliputi 22 Wajar Tanpa Pengecualian dan 10 Wajar Dengan Pengecualian.

 

sumber : www.mahkamahagung.go.id

Pertandingan Fustal Antara PA Bengkayang dan PN Singkawang

 

 

Singkawang | pa-bengkayang.go.id

 

Sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahim dengan sesama Satker di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kota Singkawang, Pengadilan Agama Bengkayang diundang secara resmi oleh Pengadilan Negeri Singkawang untuk bermain futsal. Pertandingan yang dilaksanakan pada hari ini, Jum'at 17 Juni 2011 diikuti oleh hakim dan pegawai dari masing-masing Satker.

 

Pertandingan yang hanya berlangsung 1 jam ini berakhir dengan skor 3-3. Lebih lanjut mengenai kegiatan ini, disamping kegiatan olahraga rutin seperti Tenis, para hakim dan pegawai dari masing-masing Satker terlihat bersemangat dan antusias ketika pertandingan di mulai hingga berkakhir.

 

Suasana disela-sela istirahat di lapangan futsal

 

Ketua PTA Pontianak Drs. H. Hefni H.S. Hasan, M.Hum ketika memberikan pembinaan dihadapan seluruh Hakim dan Pegawai

 

 

Singkawang | pa-bengkayang.go.id

 

Setelah mengunjungi Pengadilan Agama Sambas, kunjungan kerja Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. H. Hefni H.S. Hasan, M.Hum dilanjutkan ke Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 15 Juni 2011. Dalam kunjungannya itu, beliau hanya menindak lanjuti hasil temuan Tim Pengawas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 10 Juni 2011 yang lalu agar segera diperbaiki dan dilaksanakan supaya ke depan kinerja seluruh bagian di Pengadilan Agama Bengkayang semakin baik.

 

Seluruh Hakim dan Pegawai PA Bengkayang ketika menyimak arahan dari KPTA Pontianak

 

Beliau juga menekankan pentingnya fungsi koordinasi tiap-tiap bagian agar pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan baik dan benar.  Setiap temuan-temuan yang dipelajari dan diperbaiki agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Beliau juga mengkritisi mengenai rangkap jabatan yang beliau temukan saat kunjungan kerja di Pengadilan Agama yang lain. Tidak boleh ada rangkap jabatan, karena itu bisa menghambat pekerjaan dan akibatnya pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik, sahut beliau ketika menyampaikan pengarahan kepada seluruh hakim dan pegawai.

 

Pembagian pekerjaan yang merata juga penting agar setiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak bertumpu kepada orang tertentu saja. Beliau juga menilai pembagian penempatan pegawai baru masih kurang tepat sasaran, karena ada Pengadilan Agama yang perkaranya sedikit mendapat jatah pegawai baru (CPNS) yang banyak, sebaliknya ada Pengadilan Agama yang perkaranya banyak tetapi hanya mendapat jatah 1 pegawai baru saja. Hal ini lanjut beliau, akan segera diperbaiki agar ke depan kinerja Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Barat semakin merata dan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

  • 01. Ucapan Selamat Hari Raya 1439 .png
  • 01. Ucapan Selamat Untuk Ketua Baru.png