• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Foto Hakim

  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Foto Pegawai

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday100
YesterdayYesterday167
This WeekThis Week462
This MonthThis Month4104
All DaysAll Days658999
UNITED STATES
US

Link Website Lain

PTA Pontianak
PA Pontianak
PA Mempawah
PA Sambas
PA Sanggau
PA Sintang
PA Putussibau
PA Ketapang

Tautan Eksternal

MARI
litbang
sms
badilag
Info Perkara Badilag
JDIH
Direktori Putusan
Sikep
Portal Tabayun
Pemkot Singkawang

Suasana Rapat Kerja Dengan Komisi III DPR RI Dengan 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se Wilayah Provinsi Jawa Timur


 

Humas – Surabaya, Rombongan Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke satker-satker mitra kerjanya di wilayah Propinsi Jawa Timur. Salah satu satker mitra kerja yang dikunjungi tim yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi III DPR, Dr. Benny K. Harman, SH., adalah Lembaga Pengadilan. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 siang, 8 anggota Komisi III DPR RI bertatap muka dengan 70 Ketua Satker Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan (36 Satker Pengadilan Umum, 39 Satker Pengadilan Agama, 2 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara, 3 Satker Pengadilan Militer), bertempat di Pengadilan Tinggi Surabaya.



Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari kunjungan Komisi III DPR RI ke Pengadilan: pagu definitif anggaran tahun 2011, dan realisasi anggaran APBN Tahun 2011, sampai dengan Juni 2011; tindak lanjut koordinasi Dilkumjapol di tingkat wilayah, sebagaimana yang telah dilaksanakan di tingkat nasional; pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah yurisdiksi masing-masing; operasionaliasasi Pengadilan Tipikor, penjelasan mengenai hal-hal substantif serta fasilitatif terkait penyelenggaraan Pengadilan Tipikor; dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah Jawa Timur.



Menyangkut operasionalisasi pengadilan di wilayah Jawa Timur, berdasarkan masukan dari beberapa Ketua Pengadilan didapat informasi bahwa kurangnya tenaga kerja menjadi masalah umum yang dialami terutama di lingkungan Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Masalah lain yang dikemukakan dalam hal keselamatan dan keamanan bagi para aparat penegak hukum, seorang peserta rapat meminta dukungan dari DPR yaitu dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.



Sehubungan dengan RUU mengenai Komisi Yudisial, para Hakim mendebatkan korelasi antara fungsi pengawasan terhadap Hakim, yang dimiliki komisi ini, dengan peranannya dalam proses seleksi calon hakim. Menanggapi hal ini salah satu anggota rombongan, H. M. Nasir Djamil, S.Ag menyatakan bahwa RUU ini sesungguhnya memiliki arti penting karena mengatur salah satu kewajiban KY, yaitu mengupayakan kesejahteraan para Hakim.

 


Dari DPR sendiri disampaikan beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi perhatian para Hakim, bukan hanya yang di wilayah Jawa Timur tetapi di seluruh Indonesia, yaitu bahwa berdasarkan survei yang didapat dari media nasional, pengadilan-pengadilan Indonesia belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu sudah menjadi tugas para Hakim, maupun pejabat-pejabat peradilan lainnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegakan hukum.



Sehubungan dengan perbaikan kesejahteraan, termasuk anggaran dari satker-satker pengadilan, menurut DPR, itu merupakan wewenang MA untuk mengajukannya. Tetapi ajuan dan usulan harus tetap berbasiskan kinerja personel Lembaga Pengadilan.



Sebagai penutup, DR. Benny K. Harman, SH. menyampaikan bahwa yang terpenting dan terutama adalah agar semua hakim harus selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalitasnya.

 

sumber : (www.mahkamahagung.go.id)

Pembukaan Bimbingan Teknis Yudisial Hakim Pengadilan Agama Se-Kalimantan Barat oleh DR. Habiburahman, M.Hum (Hakim Agung MA RI)

 

 

Pontianak | pa-pontianak.go.id

 

Senin, tanggal 18 Juli 2011 Ketua beserta seluruh Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Yudisial Pengadilan Agama Se-Kalimantan Barat yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bertempat di Function Hall 4 Hotel Kapuas Palace Pontianak yang rencananya akan dilangsungkan selama dua hari dari tanggal 18 - 19 Juli 2011. Bimtek tersebut di buka oleh Hakim Agung MARI (Drs. H. Habibburahman, M.Hum)  dan selanjutnya acara inti disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal badan Peradilan Agama MARI (Drs. H. Wahyu Widiana, MA).

 

Penyampaian materi Bimtek oleh Dirjen Badilag MA RI (Drs. H. Wahyu Widiana, MA) didampingi oleh  Wakil KPTA Pontianak (Drs. H. Abdul Halim Syahran, SH., MH)

 

 

Ketua beserta seluruh Hakim Pengadilan Agama sedang memperhatikan materi bimtek yang disampaikan oleh Dirjen Badilag MA RI (Drs. H. Wahyu Widiana, MA)


Sumber : (www.pa-pontianak.go.id)

Suasana Pelaksanaan Sidang Keliling di Kecamatan Sei Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang

 

 

Singkawang | pa-bengkayang.go.id

 

Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011, Pengadilan Agama Bengkayang melaksanakan sidang keliling di Kecamatan Sei Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Sidang keliling ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim I Pengadilan Agama Bengkayang yang diketuai sendiri oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Rustam A. Kaderi, SH. Sedangkan hakim anggotanya yaitu Muhammad Rezani, S.H.I dan Firman Wahyudi, S.H.I serta seorang Panitera Pengganti Siti Istiqoriah, S.Ag dan seorang administrator Herry Andrianto, ST. Ada 3 (tiga) perkara Cerai Gugat dalam pelaksanaan Sidang Keliling ini. Sidang keliling ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Sei Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Jarak tempuh ke lokasi Sidang Keliling kurang lebih 30 menit dari Kantor Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang.

 

Ketua Majelis Hakim I PA Bengkayang Rustam A. Kaderi, SH saat memimpin sidang


 

 

Bandung l Badilag.net

 

Teknis yustisial dan Pola Bindalmin merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat sepeda, teknis yustisial adalah roda depan dan Pola Bindalmin adalah roda belakang. Keduanya memiliki kedudukan yang sama penting. Demikian pengibaratan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Andi Syamsu Alam, dalam acara pembukaan Bimbingan Teknis Angkatan Ketiga yang dilaksanakan oleh Ditjen Badilag di Hotel Horison Bandung. Bimtek yang diikuti oleh para hakim tingkat pertama dan Wakil Ketua PA ini berlangsung pada 28 Juni hingga 2 Juli 2011.

 

“Namanya ‘hakim sirkus apa bila ada hakim yang hanya menguasai salah satu dari dua unsur tersebut. Mereka berjalan dengan sebuah roda saja seperti pemain sirkus,” ujar Tuada Uldilag. Tuada Uldilag menganjurkan agar seluruh hakim di lingkungan peradilan agama menguasai dua unsur tersebut. Di samping itu, para hakim juga harus terus meningkatkan kemampuannya dengan tidak henti-hentinya menggali ilmu, termasuk dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka memajukan peradilan agama. Dalam kesempatan ini, Tuada Uldilag mengaku bahagia melihat perkembangan hakim peradilan agama saat ini. Dikemukakannya, peradilan agama kini memiliki SDM yang tergolong lebih dari sisi tingkat pendidikan.

 

SDM di lingkungan pengadilan tingkat pertama sudah banyak yang bergelar Doktor dan lebih banyak lagi yang akan menyelesain studi doktoralnya dalam 1 – 2 tahun ini,” ujar Tuada Uldilag. Meski demikian, Tuada Uldilag tetap menghimbau kepada seluruh SDM di lingkungan peradilan agama untuk terus mengembangkan diri demi kemajuan peradilan agama.

 

Kabar Gembira dari Sekretaris MA

 

Mendapat kesempatan berbicara setelah Tuada Uldilag, Sekretaris Mahkamah Agung RI Rum Nessa mewartakan sebuah kabar gembira.

 


 

“Tahun 2011 ini MA tidak lagi masuk dalam daftar disclaimer BPK. MA masuk dalam kategori wajar dengan catatan. Catatan tersebut adalah administrasi umum dan admistrasi teknis yustisial, karena pada waktu MA memperoleh predikat wajar, dua hal tersebut belum diperiksa,” ungkap Sekretaris MA. Karena itu, Sekretaris MA menyatakan bahwa sudah waktunya kita belajar dan memperbaiki pelaporan seperti laporan keuangan, laporan asset dan laporan-laporan lainnya serta meningkatkan pembinaan administrasi teknis yustisial dan administrasi umum. Kepada aparat peradilan agama, Sekretaris MA berpesan agar lebih tertib dalam menjalankan tugas supaya di kemudian hari tidak muncul masalah.

 

Sekretaris MA mencontohkan, pengadilan tidak boleh memungut biaya administrasi tetapi masih mengunakan DIPA. Pengadilan juga tidak boleh menggunakan biaya perkara untuk keperluan kantor. Selain itu, biaya panggilan harus sesuai ketentuan dan pemungutan PNBP agar sesuai dengan PP 53/2003. Pengadilan Agama adalah pengadilan percontohan bagi pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu kita harus terus mempertahankan dan meiningkatkan potensi positif yang telah ada di lingkungan peradilan agama,” Sekretaris MA menegaskan.

 

sumber : (www.badilag.net)

  • 01. Ucapan Selamat Hari Raya 1439 .png
  • 01. Ucapan Selamat Untuk Ketua Baru.png